Bolaang Mongondow Timur – Kapolres Boltim, Golfried Hasiholan, mengambil langkah tegas menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan KUD Nomontang. Kepolisian memastikan akan memeriksa pihak koperasi tersebut terkait dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta dugaan keterlibatan dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemeriksaan lanjutan terhadap pengurus KUD Nomontang dijadwalkan berlangsung Senin, 16 Maret 2026, di Mapolres Boltim. Langkah ini diambil setelah aparat menerima sejumlah aduan masyarakat yang meminta penyelidikan terhadap aktivitas pertambangan yang diduga bermasalah.
Kapolres menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan pertambangan yang berada di bawah naungan KUD Nomontang memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk keberadaan dokumen RKAB yang menjadi syarat utama dalam operasional usaha pertambangan.
Selain aspek administrasi, kepolisian juga akan menelusuri dugaan adanya aktivitas PETI di sejumlah lokasi yang disebut berkaitan dengan operasional koperasi tersebut.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum, kepolisian memastikan tidak akan ragu mengambil langkah penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tegas aparat ini mendapat perhatian masyarakat yang berharap proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan profesional, serta mampu mengungkap fakta sebenarnya terkait aktivitas pertambangan di wilayah Boltim.
