Manado, (2/3/26) — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INAKOR Sulawesi Utara secara resmi mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin (2/3/2026).
Surat tersebut berisi permohonan agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou, Kota Manado.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong penguatan tata kelola rumah sakit milik pemerintah agar berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, permohonan evaluasi diajukan setelah muncul berbagai dinamika dan sorotan publik sepanjang tahun 2025 terkait tata kelola, proses kepemimpinan, serta efektivitas manajerial di lingkungan RSUP Kandou yang menjadi perhatian masyarakat dan media.
“Ketika sebuah institusi pelayanan publik berada dalam sorotan masyarakat, maka evaluasi secara objektif dan menyeluruh merupakan mekanisme yang wajar dalam sistem pemerintahan,” ujar Rolly di Manado.
Ia menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak ditujukan sebagai serangan personal terhadap individu tertentu, melainkan sebagai dorongan kelembagaan agar jabatan strategis di rumah sakit pemerintah diisi oleh figur yang memiliki profesionalitas, integritas, kapasitas manajerial, serta memenuhi prinsip the right person on the right place.
Selain itu, INAKOR juga menyoroti aspirasi pegawai BLU non-ASN yang telah lama mengabdi dan mengharapkan kepastian status sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Menurut INAKOR, kepemimpinan yang kuat dan responsif diperlukan untuk menjaga stabilitas internal organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
INAKOR menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses penilaian kepada Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas dan praduga tak bersalah.
“Kami berharap evaluasi dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan proporsional demi menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara,” tutup Rolly.
