Laut Keranggan Kembali Jadi Sorotan: Tambang Timah Ilegal Diduga Beroperasi Terang-terangan, Kelompok ML Disebut Makin Berani Tantang Aparat

MENTOK, Bangka Barat – Aktivitas penambangan timah bawah laut yang diduga ilegal di perairan Laut Keranggan, Kabupaten Bangka Barat, kembali menjadi sorotan publik. Meski penertiban telah berulang kali dilakukan, praktik penambangan justru disebut kembali marak dengan pola operasi yang lebih terorganisir dan dilakukan pada malam hari.

Informasi yang dihimpun Redaksi Pusat dari sejumlah nelayan dan warga pesisir pada Jumat (26/6/2026) menyebutkan bahwa sekelompok penambang yang dikenal dengan inisial ML diduga kembali mengoperasikan tambang selam saat kondisi perairan sepi dan minim pengawasan.

Menurut sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, aktivitas tersebut berlangsung hampir setiap malam dengan jumlah pekerja yang disebut terus bertambah.

“Sekarang makin ramai. Mereka sengaja turun malam supaya tidak terlihat petugas. Yang paling aktif itu rombongan ML,” ujar sumber kepada Redaksi.

Diduga Ada Rasa Aman yang Sulit Dijelaskan

Yang menjadi perhatian masyarakat bukan hanya aktivitas tambang yang kembali berjalan, melainkan munculnya dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang membuat kelompok tersebut merasa aman beroperasi.

Sejumlah sumber menyebut hanya kelompok ML yang masih leluasa bekerja di Laut Keranggan, sementara kelompok penambang lainnya telah menghentikan aktivitas karena khawatir terhadap penindakan aparat.

Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

“Kalau yang lain berhenti, kenapa kelompok ini justru semakin berani? Publik tentu bertanya-tanya apakah ada pihak yang memberi rasa aman atau menjanjikan mereka tidak akan tersentuh hukum,” ujar seorang warga.

Hingga kini, dugaan tersebut belum dapat dibuktikan dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum.

Dugaan Pola Tangkap-Lepas Jadi Sorotan

Informasi lain yang berkembang menyebut para pekerja diduga dijanjikan tetap dapat bekerja meski sewaktu-waktu dilakukan razia.

Narasi mengenai adanya pola “ditangkap lalu dilepas kembali” mulai menjadi pembicaraan masyarakat pesisir. Dugaan inilah yang dinilai dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum apabila tidak segera dijawab melalui penyelidikan yang transparan.

Jika benar terdapat pihak yang memberikan jaminan keamanan kepada para pelaku tambang ilegal, maka persoalannya tidak lagi sebatas penambangan tanpa izin, melainkan berpotensi mengarah pada dugaan adanya jaringan yang melindungi aktivitas tersebut.

Polisi Didesak Bongkar Aktor Intelektual

Masyarakat berharap penegakan hukum tidak berhenti pada pekerja lapangan semata.

Polres Bangka Barat bersama Satpolairud didorong melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap siapa pihak yang mengendalikan aktivitas tersebut, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan.

“Jangan hanya menangkap pekerja. Kalau memang ada koordinator atau pihak yang merasa kebal hukum, itu yang harus dibongkar. Publik ingin penegakan hukum berjalan adil tanpa pandang bulu,” kata seorang tokoh masyarakat.

Penegakan Hukum Dipertaruhkan

Maraknya kembali aktivitas tambang selam di Laut Keranggan dinilai menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum di Bangka Barat.

Apabila aktivitas yang diduga ilegal tersebut terus berlangsung tanpa tindakan tegas, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan semakin meluas, tetapi juga berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat bahwa hukum dapat dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu.

Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih berdasarkan keterangan sejumlah sumber di lapangan dan belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak yang disebutkan.

Hingga berita ini diterbitkan, Polres Bangka Barat maupun Satpolairud Polres Bangka Barat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kembali beroperasinya kelompok berinisial ML di perairan Laut Keranggan.

Redaksi Pusat membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.