SLEMAN — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Turi, Kabupaten Sleman, menuai sorotan setelah puluhan siswa dari tiga sekolah dilaporkan mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket MBG yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto.
Berdasarkan Berita Acara Nomor 13/BPKAL.WK/MBG/IX/2026 tentang pernyataan sikap terhadap makanan bergizi gratis SPPG Wonokerto, hingga Senin (7/9/2026) pukul 21.45 WIB tercatat 65 siswa mengalami keluhan kesehatan.
Mereka terdiri dari 35 siswa SMP Negeri 3 Turi, 23 siswa SMK Muhammadiyah Turi, dan tujuh siswa SD Muhammadiyah Balerante, Wonokerto, Turi.
Dalam berita acara tersebut disebutkan, para siswa mengalami keluhan berupa sakit perut, mual, muntah, buang air besar encer yang tidak terasa, hingga pusing setelah mengonsumsi paket MBG yang dibagikan SPPG Wonokerto.
Sejumlah siswa kemudian mendapatkan pertolongan medis dengan dibawa ke Puskesmas Turi dan RSUD Sleman.
BPKal Minta Kejadian Diusut Tuntas
Menyikapi kejadian tersebut, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Wonokerto menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan pernyataan sikap.
Dalam berita acara yang ditandatangani Ketua BPKal Wonokerto, Sutarjo, terdapat sejumlah tuntutan.
Pertama, BPKal meminta aparat berwenang mengusut tuntas kejadian tersebut.
Kedua, BPKal meminta SPPG Wonokerto ditutup, dengan alasan sampai saat itu disebut belum terdapat perjanjian tertulis dengan pihak Kalurahan Wonokerto maupun pihak Panitikismo.
Ketiga, Pemerintah Kalurahan Wonokerto diminta bersikap tegas terhadap pengelola SPPG terkait kejadian tersebut.
Keempat, pihak SPPG diminta memberikan kompensasi kepada korban yang menjalani perawatan di rumah sakit.
“Demikian berita acara ini dibuat atas kesepakatan bersama tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, selain untuk melindungi keselamatan generasi penerus kita untuk menuju masa depan yang lebih baik,” demikian bagian akhir berita acara tersebut.
Sekolah Hentikan Pembagian MBG
Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa setelah informasi mengenai kejadian tersebut menyebar, beberapa sekolah yang telah menerima paket MBG memilih tidak membagikannya kepada siswa.
Sementara sekolah yang belum menerima kiriman MBG disebut mendapatkan pemberitahuan bahwa paket MBG tidak dibagikan.
BPKal menilai, apabila seluruh paket yang telah dikirim sempat dikonsumsi siswa, jumlah anak yang mengalami keluhan kesehatan dikhawatirkan dapat bertambah.
Namun demikian, penyebab pasti keluhan kesehatan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Dugaan keterkaitan dengan makanan MBG tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan munculnya keluhan setelah makanan dikonsumsi.
Muncul Informasi Soal Pembayaran Supplier
Di tengah persoalan tersebut, muncul pula informasi lain yang perlu mendapat perhatian terkait operasional SPPG Wonokerto.
Seorang pemasok bahan makanan kepada SPPG Wonokerto, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, mengaku mengalami persoalan pembayaran.
Menurut sumber tersebut, terdapat tagihan yang disebut mencapai sekitar Rp200 juta, namun pembayaran disebut tidak dilakukan secara penuh dan dalam beberapa kasus dicicil sekitar Rp1 juta-Rp2 juta per bulan.
“Tidak dibayar, bahkan sampai berbulan-bulan. Ada tagihan sekitar Rp200 jutaan, dicicil Rp1 juta-Rp2 juta per bulan, bahkan kadang tidak ada pembayaran,” ungkap sumber tersebut.
CakraInvestigasi belum dapat memverifikasi secara independen nilai tagihan, dokumen transaksi, maupun alasan keterlambatan pembayaran tersebut. Karena itu, informasi mengenai persoalan pembayaran supplier masih perlu dikonfirmasi kepada pengelola SPPG Wonokerto maupun pihak terkait.
Pengawasan dan Transparansi Kini Dipertaruhkan
Dua persoalan tersebut—keluhan kesehatan puluhan siswa dan informasi mengenai dugaan tunggakan pembayaran kepada pemasok—menempatkan pengelolaan SPPG Wonokerto dalam sorotan.
Program MBG merupakan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan gizi anak. Karena itu, aspek keamanan pangan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga tata kelola operasional dan pembayaran kepada mitra perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan pihak berwenang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di balik munculnya keluhan kesehatan para siswa.
Apakah keluhan tersebut berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi, atau terdapat faktor lain?
Pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan medis, pemeriksaan sampel makanan, uji laboratorium, serta investigasi menyeluruh.
Sementara itu, pihak pengelola SPPG Wonokerto perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan kondisi sebenarnya kepada publik.
Yang paling utama, keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi prioritas.
( Tim).
