BANGKA — Tim Investigasi Lembaga Investigasi Negara (LIN) Bangka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kota Waringin Sigambir di Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Selasa (14/9/2026).
Sidak tersebut dipimpin langsung Ketua DPC LIN Bangka Induk, Lis Kurniawan. Kunjungan dilakukan menyusul adanya laporan dan temuan lapangan terkait pengelolaan HKM/KTH Pantai Takari yang berada di wilayah Dusun Karang Panjang dan Tanjung Ratu, Desa Rebo.
Informasi yang diterima LIN berkaitan dengan sejumlah keluhan anggota kelompok, mulai dari dugaan penyalahgunaan kewenangan hingga persoalan tata kelola dan manajemen organisasi yang dinilai perlu dievaluasi.
Sejumlah anggota disebut menginginkan adanya pemilihan ulang ketua dan kepengurusan HKM/KTH Pantai Takari. Mereka berharap kepengurusan baru dapat menciptakan pengelolaan yang lebih transparan, adil, serta berdampak pada kesejahteraan anggota dan pengembangan wisata Pantai Takari.
Selain persoalan internal kelompok, masyarakat juga menyampaikan adanya sosok yang disebut cukup berperan dalam proses pengurusan HKM/KTH Pantai Takari. Sosok tersebut dikenal dengan panggilan Erwin, yang disebut berprofesi sebagai wartawan.
Menurut keterangan sejumlah warga dan anggota kelompok, Erwin selama ini membantu masyarakat dalam berbagai proses administrasi dan pengurusan perizinan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, dan penerangan jalan.
Warga menyebut bantuan tersebut diberikan tanpa meminta imbalan maupun meminta dirinya dimasukkan sebagai anggota kelompok.
“Dia membantu masyarakat tanpa meminta bayaran dan tidak pernah meminta dimasukkan sebagai anggota Pantai Takari,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Namun demikian, keluhan mengenai pengelolaan kelompok tetap menjadi perhatian LIN. Sejumlah anggota mengaku merasa belum memperoleh manfaat dan kesejahteraan sebagaimana yang mereka harapkan dari keberadaan kelompok tersebut.
LIN menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi kepada seluruh pihak terkait agar tidak berkembang menjadi konflik internal maupun persoalan sosial di tengah masyarakat.
Ketua DPC LIN Bangka Induk, Lis Kurniawan, mengatakan pihaknya akan memantau perkembangan pengelolaan HKM/KTH Pantai Takari dan menindaklanjuti informasi yang diterima dari masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengawal persoalan ini. Kalau memang ada persoalan dalam pengelolaan kelompok, harus ada klarifikasi dan penyelesaian sesuai aturan,” tegasnya.
LIN juga mendorong agar pengelolaan HKM/KTH Pantai Takari dilakukan secara terbuka, melibatkan anggota serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua maupun pengurus HKM/KTH Pantai Takari terkait berbagai keluhan dan dugaan yang disampaikan anggota. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk memperoleh informasi yang berimbang sebelum kesimpulan lebih jauh dibuat.
LIN menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut, termasuk komunikasi dengan instansi terkait, guna memastikan pengelolaan kawasan dan kelompok berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
( Tim)
