Bolaang Mongondow Timur – Suara masyarakat kian mengeras. Dugaan keterlibatan RS alias Rahman dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Benteng, Kotabunan, tidak lagi dipandang sebagai isu biasa. Warga menilai, jika benar ada keterlibatan, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
RS alias rahman,yang disebut sebagai anggota DPRD Boltim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P kini berada di bawah tekanan opini publik. Sebagai wakil rakyat, ia seharusnya berdiri di garis depan menjaga hukum dan kelestarian lingkungan, bukan justru diduga berada di lingkaran aktivitas tambang ilegal.
Hutan Bukan Komoditas Politik
Masyarakat Kotabunan menegaskan: hutan dan sungai bukan alat memperkaya diri atau membangun kekuatan politik. PETI telah lama dikenal sebagai sumber kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan ancaman bencana ekologis.
Jika benar seorang pejabat publik diduga terlibat, maka ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi krisis moral. Jabatan legislatif tidak boleh menjadi tameng untuk kebal hukum.
“Kalau rakyat kecil cepat diproses, kenapa kalau pejabat justru sunyi?” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Ultimatum untuk Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P sebagai partai besar dan berpengaruh tidak bisa bersikap pasif. Publik menuntut:
Klarifikasi resmi dan terbuka.
Audit internal terhadap kader yang disebut-sebut.
Sikap tegas jika dugaan tersebut terbukti benar.
Diam adalah pilihan yang akan dinilai rakyat sebagai bentuk pembiaran.
Aparat Penegak Hukum Sedang Diuji
Dugaan aktivitas PETI berskala besar tidak mungkin berjalan tanpa jejak. Karena itu, masyarakat mendesak aparat untuk bertindak profesional dan transparan.
Hukum tidak boleh tunduk pada jabatan, partai, atau kekuasaan.
Jika dugaan ini benar dan tidak ada tindakan tegas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan partai politik akan semakin runtuh.
Rakyat Akan Mengawasi
Ultimatum ini adalah suara kegelisahan warga yang tidak ingin tanah dan hutan mereka menjadi korban ambisi segelintir orang. Jika benar terbukti terlibat PETI, maka RS alias Rahman harus siap menghadapi konsekuensi hukum dan politik.
Boltim bukan milik elit. Boltim adalah milik rakyat.
Dan rakyat sedang mengawasi.
