JAWA BARAT – Dugaan persoalan pembayaran proyek pembangunan dapur kembali mencuat di Jawa Barat. Ratusan kontraktor mengaku belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan sejak pertengahan tahun 2025.
Salah seorang kontraktor mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengerjakan pembangunan lima titik dapur sejak Juli 2025. Namun hingga kini, pembayaran yang dijanjikan belum juga diterima.
Akibat tidak adanya pembayaran tersebut, sejumlah dapur yang telah dibangun disebut tidak lagi beroperasi dan kini mangkrak.
Merasa dirugikan, para kontraktor kemudian mendatangi kantor pengelola proyek di wilayah Cianjur, Jawa Barat, untuk meminta kejelasan terkait pembayaran.
Dalam pertemuan tersebut, para kontraktor mengaku jumlah korban cukup besar. Disebutkan sekitar 800 kontraktor dari berbagai daerah berkumpul untuk menyampaikan keluhan serupa.
Dalam forum tersebut, seorang pihak bernama Yudi disebut sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pembayaran akan dilakukan pada 10 November 2025, setelah sebelumnya sekitar empat bulan tidak ada pembayaran.
Namun hingga saat ini, para kontraktor mengaku belum menerima pembayaran sama sekali.
Situasi semakin memicu kekecewaan setelah para kontraktor menyebut bahwa kantor pengelola proyek tersebut kini telah tutup, sehingga komunikasi menjadi terputus.
Para kontraktor pun telah melakukan berbagai upaya, termasuk diskusi dan pelaporan, namun mereka mengaku belum mendapatkan solusi yang jelas atas permasalahan tersebut.
Karena itu, para kontraktor berencana melaporkan persoalan ini ke Polda dalam waktu dekat.
Tidak hanya itu, apabila tidak ada respon dari pihak terkait, mereka juga berencana menggelar aksi demonstrasi di Gedung Sate, Bandung, bersama para kontraktor dan yayasan yang mengaku turut menjadi korban dalam proyek tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Robi Irawan Wiratmoko menegaskan pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Menurutnya, dugaan persoalan proyek dapur tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Barat, namun juga diduga berdampak ke daerah lain.
Ia menyebut bahwa di wilayah Madura, Jawa Timur, terdapat empat pondok pesantren yang disebut telah membangun pondasi untuk pembangunan dapur santri.
“Informasi yang kami terima, pembangunan pondasi dapur santri di beberapa pondok pesantren di Madura tersebut disebut-sebut berkaitan dengan program yang pendanaannya diklaim berasal dari Dapur Santri Nusantara,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menilai persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi para kontraktor maupun lembaga pendidikan yang terlibat.
DPP LIN pun menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara transparan dan profesional.
