PURWOREJO — Proses perpindahan siswa SD Al-Madina Purworejo kembali menyisakan tanda tanya. Di tengah upaya orang tua memindahkan anaknya ke sekolah lain, muncul informasi mengenai surat pernyataan perdamaian yang disebut memuat poin terkait takedown pemberitaan.
Pertanyaannya sederhana: apa hubungan penghapusan berita dengan hak siswa untuk berpindah sekolah dan proses administrasi pendidikan, termasuk Dapodik?
Awak media kemudian meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, Yudhie Agung Prihatno, S.STP., M.M., melalui WhatsApp pada Jumat (11/9/2026).
Konfirmasi yang diajukan juga tidak rumit: apa saja persyaratan resmi siswa pindah sekolah dan apakah penghapusan pemberitaan menjadi bagian dari persyaratan administrasi tersebut.
Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons dari Kadisdik Purworejo.
Diamnya pejabat publik tentu tidak otomatis berarti membenarkan informasi yang beredar. Namun, tanpa penjelasan resmi, pertanyaan publik justru berpotensi semakin berkembang.
Jika takedown pemberitaan memang menjadi persyaratan, apa dasar hukumnya? Siapa yang menetapkan? Apakah merupakan ketentuan Dinas Pendidikan atau kesepakatan para pihak?
Sebaliknya, jika takedown pemberitaan tidak ada kaitannya dengan proses perpindahan siswa maupun Dapodik, publik juga berhak mendapatkan penegasan.
Yang perlu dipastikan adalah jangan sampai urusan administrasi pendidikan justru bercampur dengan persoalan pemberitaan.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar data dalam sistem administrasi, melainkan keberlanjutan pendidikan seorang anak.
Anak membutuhkan kepastian sekolah, orang tua membutuhkan kepastian administrasi, dan publik membutuhkan kepastian informasi.
Kini pertanyaan tersebut berada di meja Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo.
Awak media masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kadisdik Purworejo maupun pihak SD Al-Madina sesuai prinsip keberimbangan dalam jurnalistik.
( Horas )
