Bulukumba, Sulawesi Selatan||buserinvestigasi.id — Kabupaten Bulukumba, yang dikenal dengan julukan “Butta Panrita Lopi” atau tanah para ahli pembuat kapal, kembali mencatat babak baru dalam dinamika organisasi kemasyarakatan.
Sosok Fahsar Budiman Kr. Naik kini resmi menakhodai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Bulukumba.
Penetapan tersebut berdasarkan keputusan resmi organisasi yang memiliki legalitas melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU: 00008886.AH.01.08 Tahun 2025, yang menjadi dasar pengesahan kelembagaan.
Kepemimpinan Fahsar Budiman Kr. Naik disebut menjadi momentum baru bagi penguatan fungsi pengawasan sosial, advokasi hukum, serta peran masyarakat sipil dalam menjaga transparansi di daerah.
Di bawah kepemimpinannya, struktur kepengurusan DPC LIN Bulukumba turut diperkuat oleh sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.
Posisi Sekretaris dijabat Haryanto, sementara posisi Bendahara dipercayakan kepada Ratna Astutiningsi. Sementara itu, posisi penasihat diisi oleh tokoh daerah Sainal.
Fahsar menegaskan bahwa amanah yang diembannya bukan sekadar jabatan organisasi, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga marwah daerah yang dikenal luas sebagai pusat budaya maritim tradisional Indonesia.
“Bulukumba adalah tanah para pembuat kapal legendaris. Semangat ketangguhan dan keberanian itu harus kita bawa dalam mengawal keadilan, transparansi, dan kepentingan masyarakat,” ujar Fahsar.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang investigasi sosial dan advokasi publik, Lembaga Investigasi Negara diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus jembatan aspirasi masyarakat.
Pengamat organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Selatan menilai hadirnya kepengurusan baru ini dapat menjadi energi segar dalam memperkuat kontrol sosial terhadap berbagai sektor strategis di daerah, mulai dari pembangunan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
Terlebih, Kabupaten Bulukumba yang dikenal dunia melalui tradisi pembuatan kapal Pinisi kini menghadapi berbagai tantangan pembangunan modern yang menuntut pengawasan publik yang kuat.
Dengan kepemimpinan baru ini, berbagai program kerja disebut akan difokuskan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, advokasi terhadap persoalan sosial, serta penguatan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.
Penetapan kepengurusan tersebut juga diketahui telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat R. I. Wiratmoko, yang menandatangani dokumen pengesahan kepengurusan.
Kini, di tanah Butta Panrita Lopi, organisasi ini bersiap berlayar dengan nahkoda baru — membawa harapan bahwa semangat keberanian para pembuat kapal legendaris Bulukumba juga akan menginspirasi perjuangan dalam menjaga keadilan dan kepentingan rakyat.(Tim LIN)
